Tri Tuntutan Rakyat

Tritura merupakan kelanjutan dari berbagai aksi mahasiswa mengutuk peristiwa G 30 S/PKI. Peristiwa G 30/S PKI membawa dampak yang sangat besar dalam arah sejarah bangsa Indonesia. Kalau pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri yang diterapkan oleh Presiden Soekarno lebih condong ke blok timur, nanti berubah drastic pada masa Orde Baru yang mana Presiden Soeharto mengambil kebijakan untuk lebih condong ke Amerika. Peristiwa satu malam tersebut masih bersifat kontroversial hingga saat ini.

Pasca peristiwa G 30 S/PKI, presiden Soekarno tidak segara membubarkan PKI. Seokarno menganggap bahwa peristiwa ini hanya merupakan keblingiran sebagian anggota PKI. Akan tetapi rakyat bereaksi lebih. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30/S PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori beberapa kesatuan antara lain:

1. Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI)
2. Kesatuan Aksi Pemuda Pemuda Indonesia (KAPPI)
3. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)
4. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
5. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
6. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)
7. Kesatuan Aksi Guru Indonesia(KAGI)

Berbagai kesatuan tersebut pada tanggal 26 Oktober 1965 membentuk yaitu Front Pancasila.

Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut  pembubaran PKI makin bertambah meluas. Situasi yang menjurus ke arah konfik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi rupiah yaitu 1.000 rupiah turun menjadi 1 rupiah, kenaikan tariff dan jasa, kemudian ditetapkannya kenaikan harga BBM.

Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yang terkenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) isinya yaitu:

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya,
2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI,
3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri, yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam  peristiwa  G30S PKI.

Pada saat pelantikan  Kabinet 100 Menteri pada tgl 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief  Rachman Hakim. , yang nanti diberikan gelar Pahlawan Ampera. Sebagai akibat dari aksi itu keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia (Kogam) yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI dibubarkan.

Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan “Ikrar Keadilan dan Kebenaran” yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan KAMI kemudian dilanjutkan dengan munculnya masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), krisis nasional makin tidak terkendalikan. Dalam pada itu mahasiswa membentuk Resimen Arief Rachman Hakim. Melanjutkan aksi KAMI.

Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila, dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran KAMI. Dalam suasana yang demikian,  pada 8 Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa  yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak–abrik gedung Departemen Luar Negeri, selain itu mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha “membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan”, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, serta memperhebat “pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek “British Malaysia”

Sumber:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Mohammad Goenawan. 2015. Detik-detik Paling Menegangkan. Yogyakarta: Palapa