Soal Demokrasi Liberal

1. Tuliskan penyebab langsung jatuhnya kabinet Sukiman. Jelaskan! Jawab: Penyebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah ditandanganinya Perjanjian Persenjataan dan keamanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mutual Security Act. antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. (Materi Kabinet Sukiman bisa klik DISINI)
2. Berikan alasan mengapa sistem kepartaian yang dianut pada tahun 1950an adalah multi partai. Kaitkan analisis kalian dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Mohammad Hatta! Jawab: Pembentukan partai politik merupakan salah satu indikator dari negara Indonesia melaksanakan pemerintahan secara demokratis. Pada awal kemerdekaan Indonesia hanya terdapat satu partai, yakni PNI. Pembentukan partai tunggal ini tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Kemudian dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945 mengenai pembentukan partai politik di Indonesia. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan (Materi mengenai sistem multipartai di Indonesia bisa klik DISINI)

3. Apakah yang dimaksud dengan Zaken Kabinet? Jawab: Zaken Kabinet adalah kabinet yang menterinya diambil dari berbagai ahli/ professional dalam bidang masing-masing. Zaken Kabinet terjadi pada masa Kabinet Djuanda dengan programnya yang bernama Panca Karya. Sebelumnya, para menteri diambil dari partai yang berkuasa. (Materi tentang Kabinet Djuanda bisa klik DISINI)
4. Mengapa Pemilu 1955 dianggap pemilu paling demokratis? Jawab: Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini dilakukan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu ini dianggap sebagai paling demokratis dikarenakan (a) Partisipasi yang tinggi dari rakyat Indonesia,(b) setiap partai politik dan perorangan pun harus diberi kebebasan untuk mengikuti Pemilu. Oleh karena itu, penetuan peserta Pemilu tanpa adanya verifikasi seperti sekarang, (c) tidak adanya politik uang, (d) berlangsung secara tertib dan aman. (materi tentang Pemilu 1955 bisa klik DISINI)
5. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014! Jawab: Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante. Pemilu tahun 2014 diselenggarakan dua tahap, tahap pertama memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD, tahap kedua memilih presiden secara langsung. (mater tentang Pemilu 2014 klik DISINI)
6. Jelaskan tujuan diberlakukannya kebijakan ekonomi Benteng. Jelaskan pula mengapa program ekonomi Benteng ini akhirnya mengalami kegagalan! Jawab: Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena : (1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal, (2) Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif (3) Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah (4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya (5) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. (Materi tentang Perekonomian Demokrasi Liberal klik DISINI)
7. Mengapa pada masa Demokrasi Liberal sering berganti ganti kabinet? Pada Demokrasi Liberal terdapat 7 perdana menteri dalam rentan waktu 9 tahun. Sebuah kebinet rata-rata minimal hanya memerintah selama setahun. Ada beberapa penyebab sebab mudah jatuhnya kabinet antara lain (a) adanya partai oposisi yang seharusnya sebagai pengkontrol pemerintahan malah kerap mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan kabinet, (b) adanya konflik antara sipil dan militer, (c) partai hanya mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan nasional., (d) adanya pergolakan di daerah serta kekacauan ekonomi. (Demokrasi Liberal klik DISINI)
8. Apakah yang dimaksud dengan peristiwa Tanjung Morawa? Jawab : Peristiwa Tanjung Morawa terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian mendapatkan perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petani. Peristiwa ini memunculkan mosi di Parlemen yang menuntut kepada pemerintah agar menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV sesuai dengan keputusan Pemerintahan Sukiman dan semua tahanan yang terkait dengan peristiwa Tanjung Morawa segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wilopo jatuh. (Materi tentang Peristiwa Tanjung Morawa bisa klik DISINI)
9. Bagaimana kondisi politik pada masa Demokrasi Liberal? Jawab: Pada Demokrasi Liberal (1950-1959), sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer yang mana terdapat pemeisahan kekuasan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negara dipegang oleh Presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Presiden menunjuk tokoh sebagai formatur dari pembentukan kabinet. Demokrasi Liberal ditandai dengan sering berganti gantinya kabinet. Selama rentan waktu 9 tahun terdapat 7 Kabinet yang silih berganti memimpin Indonesia. Selain bergantinya kabinet, pergolakan diberbagai wilayah juga menjadi salah satu permasalahan pada masa Demokrasi Liberal (materi pada masa Demokrasi Liberal)

Untuk materi lebih lengkap tentang PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih