Runtuhnya Kekuasaan Shogun di Jepang

Pada zaman dahulu, di Jepang terdapat berbagai keluarga yang saling berebut kekuasaan. Perang sering terjadi antar keluarga. Sampai pada tahun 1192 Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut kekuasaan dan saling menjatuhkan; diantaranya ialah Keluarga Fujiwara, Keluarga Mononobe, Keluarga Soga, Keluarga Tairo dan Keluarga Minamoto. Pada masa keluarga Minamoto yang dipimpin oleh Yorimoto inilah dibuat sistem pemerintahan Bakufu yang dikepalai oleh Shogun (1192) berpusat di Kamamura. Semenjak itu di Jepang terdapat Duel Government yaitu pemerintahan sipil di Kyoto yang dipimpin oleh Kaisar dan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Shogun berpusat di Kamamura.

Pemerintahan Shogun selalu menentang aktivitas dan inisiatif dari setiap individu. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan politik isolasi yakni politik menutup diri dari pengaruh asing. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut terjadi pelawanan orang-orang Kristen yang menimbulkan kecurigaan pihak Shogun terhadap perdagangan Asing. Shogun mencurigai bahwa para pedagang Asing membantu Kaum Kristen yang memberontak maka pada tahun 1640 Jepang melakukan politik Isolasi, menutup diri dari dunia luar. Namun politik ini tidak di jalankan secara penuh, karena bangsa Belanda mendapat prioritas. Hanya bangsa Belanda yang diperbolehkan untuk memusatkan kegiatannya pada perdagangan dan boleh tetap berdagang di pulau Decima, namun bangsa Barat dilarang untuk menyebarkan agama Kristen. Hal ini dikarenakan bangsa Belanda sering membantu Shogun Tokugawa menindas kaum Kristen yang membangkang.

Di dalam pertengahan abad ke-19 bagian kedua, pemerintah Shogun Tokugawa menghadapi keruntuhannya. Ada dua aspek yang menyebabkannya, yaitu :

Aspek Luar Negeri

Amerika serikat merupakan salah satu negara barat yang pertama mencoba mematahkan politik isolasi Jepang, dengan maksud ingin mencari hubungan dagang. Hal ini dicoba oleh AS sejak tahun 1846, tetapi baru berhasil pada tahun 1854, dimana Commodore Perry dengan kekuatan militernya yang besar serta kapal-kapal perangnya berhasil memaksa pemerintah Shogun membuka negaranya bagi bangsa-bangsa Barat dalam suatu Perjanjian Kanagawa 31 Maret 1854. Isinya pelabuhan Shimoda dan Hokodate dibuka untuk perdagangan asing. Pembukaan negara Jepang ini juga oleh rakyat Jepang dianggap sebagai suatu kelemahan bagi pemerintahan Shogun Tokugawa. Sejak itu maka Shogun mulai mendapat tantangan-tantangan hebat dari rakyat yang dipimpin oleh keluarga revolusioner di Jepang barat yaitu keluarga chosu, satsuma, hizen dan tosa.

Aspek Dalam Negeri

Rezim Shogun Tokugawa yang dilaksanakan dengan tangan besi, menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. Rakyat yang dipelopori oleh keluarga revolusioner seperti tersebut di atas, menuntut agar pemerintahan feodal Tokugawa di ganti dengan pemerintahan yang disentralisir ke tangan kaisar.

Hal-hal diatas diperkuat oleh adanya keinsafan bahwa Jepang hanya dapat melepaskan diri dari segala tekanan (baik dari bangsa asing maupun karena buruknya pemerintahan shogun), apabila Jepang telah dapat menciptakan zaman dan pemerintahan baru. Dengan demikian, jelaslah bahwa shogun telah kehilangan kepercayaan dari rakyat.

Shogun terakhir dari Keluarga Tokugawa ialah Keiki. Shogun ini karena telah banyak mempelajari sejarah Jepang, dan dapat membaca situasi, maka ia bersedia menyerahkan kekuasaan negara kepada kaisar. Pada tanggal 8 November 1867 Shogun meletakkan jabatan, maka berakhirlah riwayat pemerintahan Keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2 1⁄2 abad. Dengan demikian berakhirlah sistem Duel Government dan lenyap pula sistem pemerintahan Bakufundi Jepang. Selanjutnya kekuasaan baik secara teoritis maupun praktis di pegang oleh kaisar, yakni Kaisar Mutsuhito, yang kemudian bergelar Meiji Tenno.