Permasalahan Kebangsaan Pada Era Reformasi

Reformasi bukan akhir dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Reformasi merupakan penyelesaian dan jalan yang diambil pasca orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Reformasi dengan berbagai agenda dan rencana pelaksanaanya tidak kemudian berjalan tanpa hambatan. Keadaan politik, sosial, dan ekonomi pasca orde baru masih mengalami kepincangan dan mengganggu sinergisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah, LSM, dan masyarakat masih harus bekerja lebih keras lagi demi mencapai tuntutan reformasi yang digaungkan pada tahun 1998. Masih perlu dilakukan upaya perbaikan diberbagai bidang guna penyelenggarakan tata negara yang stabil dan mementingkan hajat masyarakat Indonesia.

Ada berbagai permasalahan yang timbul pada masa reformasi. Baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya terjadi konflik dan perlu segera dilakukan upaya penyelesaian. Salah satu permasalahan bangsa yang timbul pada masa reformasi adalah masalah disintegrasi. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki peluang lebih besar dalam masalah disintegrasi bangsa. Hal ini karena banyaknya perbedaan satu sama lain dan kurangnya kesadaran akan persatuan dan kesatuan. Pada masa Orde baru, pemerintahan terpusat pada satu titik, yaituk pemerintahan pusat. Adapun pemerintahan pusat memiliki fungsi menjalankan pemerintahan secara keseluruhan dan menyalurkan pada tingkat yang berada di bawahnya. Namun, pada masa reformasi pemerintahan beralih pada sistem desentralisasi, dimana setiap wilayah (provinsi) berhak mengatur kehidupannya. Hal ini dengan catatan tetap berpegang teguh dengan peraturan yang telah ditetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disintegrasi merupakan bagian dari konflik internal yang dapat mengancam sebagian besar negara-negara tidak demokratis dan sedang berkembang dalam presentase sebesar 69,9%. Fenomena konflik internal juga mewarnai kehidupan politik bangsa Indonesia. Cukup banyak akademisi yang berupaya untuk menjelaskan fenomena kekerasan atau konflik yang terjadi di konteks ruang dan waktu yang spesifik. Konflik-konflik internal yang terjadi di berbagai negara bukan tanpa penyelesaian, namun konflik tersebut cenderung tidak menghasilkan suatu resolusi (73, 5%) dan cenderung menyebabkan keruntuhan suatu rezim politik (51, 2%).

Ada beberapa contoh konflik internal yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi. Konflik ini memiliki kecenderungan terkait disintegrasi baik suku maupun wilayah yang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Adapun contoh konflik yang terjadi antara lain:

1. Gerakan separatisme yang terjadi di Aceh
2. Perjuangan otonomi Papua dan gerakan separatism
3. Konflik komunal di Maluku
4. Disintegrasi Timor Leste dan berbagai persoalan yang belum tuntas
5. Dan beberapa konflik lokal yang terjadi di Indonesia