Pergantian Kurikulum

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan presiden SBY, Kemendikbud meluncurkan sebuah kurikulum baru. Kalau dipikir agak mendalam, perubahan kurikulum ini agak terlambat, yah, tapi inilah Indonesia, lebih baik terlambat daripada tidak. Kurikulum 2013 itulah kira-kira nama kurikulum baru ini yang katanya akan mencetak generasi emas Indonesia menyongsong seratus tahun kemerdekaan Indonesia. Kurikulum ini katanya sudah mulai disusun sejak tahun 2010 dengan adanya materi uji public, akan tetapi tidak semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tahu akan persoalan seperti ini. Sehingga pada saat diluncurkannya kurikulum baru ini terdapat tanggapan positif dan negatif dari masyarakat. Pada tahun ajaran 2013-2014, kurikulum baru ini resmi diterapkan di sekolah-sekolah tertentu. Kurikulum ini diberlakukan secara bertahap dengan target tahun 2016 semua sekolah sudah menerapkan Kurikulum 2013.

Bongkar pasang Kurikulum dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia adalah hal yang sangat wajar. Kurikulum di Indonesia antara lain 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, dan terbaru Kurikulum 2013. Kurikulum bukanlah sesuatu yang permanen dan tidak bisa dirubah. Perubahan kurikulum bukan hal yang baru. Memang kurikulum perlu dirubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan, dunia kerja dan perubahan zaman. Kita tidak mungkin menggunakan kurikulum 1968 ditahun 2014. Akan tetapi perubahan kurikulum di Indonesia sebagian besar lebih menekankan kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat jelata.

Paradigma penguasa dalam bongkar pasang kurikulum adalah hal yang lumrah. Setiap ganti menteri seakan ganti kurikulum itulah idiom yang berkembang dimasyarakat kita selama ini. Cara berpikir penguasa selalu lekat dengan politik golongan. Seharusnya pendidikan untuk memanusiakan manusia bukan pendidikan untuk kepentingan penguasa. Namun pada kenyataan selama ini, dunia pendidikan hanya sebagai tempat penguasa untuk menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat luas. Nilai-nilai pendidikan menjadi semakin luntur dengan adanya kepentingan-kepentingan politik di dalamnya.

Pendidikan merupakan ideology paling seksi untuk melakukan doktrinisasi-doktrinisasi penguasa. Selera penguasa dalam meramu kurikulum akan melahirkan cara pandang berbeda dalam berpendidikan. Dunia pendidikan dibentuk sesuai dengan kepentingan sesaat dan sempit. Selera pendidikan yang demikian akhirnya membuat implementasi pendidikan menjadi terhambat dengan sedemikian rupa. Siapa yang berkuasa, maka akan mudah memberlakukan pendidikan sebagai proyek kepentingan penguasa dan kekuasaan. Pendidikan selalu ditopangi semangat sektoral sehingga membuat tujuan pendidikan yang memerdekakan sekaligus mencerahkan menjadi gagal.

Bongkar pasang kurikulum hanya akan lebih dekat kepada ranah bentuk (form) bukan pada isi (content). Bongkar pasang kurikulum justru menciptakan ketidakjelasan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Bongkar pasang kurikulum ibaratkan kelinci percobaan, yaitu penguasa mencoba-coba melakukan rumusan konsep tentang bagaimana pendidikan harus dibangun. Apakah rumusannya lebih baik atau tidak, itu merupakan persoalan belakangan. Yang terpenting adalah memperlihatkan kepada masyarakat bahwa penguasa berusaha bekerja dan bekerja.

Kurikulum yang kemarin saja belum selesai diterapkan, sudah muncul kurikulum baru. Seakan-akan setiap kurikulum tidak berujung sampai klimaks. Guru adalah pihak yang paling dibuat susah oleh pergantian kurikulum. Sebaik apapun kurikulum, dalam proses implementasi di sekolah, semua tergantung oleh guru. Sebenarnya alangkah baik, apabila pemerintah lebih memperhatikan terhadap kualitas dari pahlawan pembangun insan cendikia ini. Padahal sebentar lagi, kekuasaan Presiden SBY akan segera berakhir, apakah nanti akan terjadi pergantian kurikulum lagi? Mungkin waktu yang akan menjawabnya nanti. Namun harapan perubahan kurikulum tersebut sangatlah besar apabila mengacu sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia.

Sumber bacaan

Ki Hajar Dewantara. 2009. Menuju Manusia Merdeka. Yogyakarta: Leutika Grafina Mediacipta.CV

Moh Yamin. 2013. Ideologi dan Kebijakan Pendidikan, Menuju Pendidikan Berideologis dan Berkarakter. Malang: Madani

Sudarman Danim. 2011. Pengantar Kependidikan: Landasan, Teori dan 234 Metafora Pendidikan. Bandung: Alfabeta

Tilaar,H.A.R & Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Sebagi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar