Pembangunan Ekonomi pada Orde Baru

Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan DUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret.1966. Dengan demikian, Surat Perintah11 Maret (Supersemar) sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.

Selanjutnya Orde Baru mengubah kehidupan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Landasan pembangunan nasional yaitu pada hakekatnya adalah pembangunan nasional manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dikarenakan banyak pembangunan, maka Soeharto mendapatkan gelar bapak Pembangunan.

Pembentukan Kabinet Ampera

Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwidarma Kabinet Ampera: yaitu stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu: (1) memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; (2) melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968); (3) melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966; dan (4) melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Trilogi Pembangunan

adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan terdiri dari: (1) Stabilitas Nasional yang dinamis, (2) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan (3) Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah: (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan, (2) Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) Pemerataan pembagian pendapatan, (4) Pemerataan kesempatan kerja, (5) Pemerataan kesempatan berusaha, (6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, (7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air, dan (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Asas-asas Pembangunan Nasional

Asas manfaat, Asas usaha bersama dan keluarga, Asas demokrasi, Asas adil dan merata, Asas perkehidupan dan kesinambungan, Asas kesadaran hukum, Asas kepercayaan pada diri-sendiri

Pembangunan I

Kabinet Pembangunan I, Kabinet ini bertugas melaksanakan lima macam program yang disebut pancakrida. Isi pancakrida yaitu : (1) Menciptakan ketenangan politik, (2) Menysun dan merencanakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), (3) Melaksanakn pemilihan umum, (4) Mengadakan pembersihan terhadap aparatur Negara, dan (5) Mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila.

Pelita

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap, setiap tahap berlangsung selama lima tahun yang disebut Pelita. Setiap Pelita memiliki titik berat di bidang-bidang tertentu. Rincian prioritas Pelita sebagai berikut:

Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) sektor pertanian dan industri dititikberatkan pada industri mendukung sector pertanian. Pelita I telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup menggembirakan antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 3 % menjadi 6,7 % per tahun. Pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan perkapita) dari 80 Dollar Amerika menjadi dapat ditingkatkan menjadi 170 Dollar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47.8 persen pada akhir Pelita II (1973/1974).

Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979) dengan strategi dasar diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan pengembangan industri yang mengolah bahaan mentah menjadi bahan baku.

Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) yakni dengan titik berat pembangunan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989) dengan titik berat di sektor pertanian untuk memanfaatkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya. Pembangunan sektor industri meliputi industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian , dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri

Pelita IV (1 April 1989-31 Maret 1994) sektpr pertanian dan industri diprogramkan untuk dapat menghasilkan barang ekspor industri yang menyerap banyak tenaga kerja, baik industri yang mampu mengolah hasil pertanian dan swasembada pangan, serta industri yang dapat menghasilkan barang-barang industri.

Pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1998) sektor pertanian dan industri yang dititikberatkan pada pembangunan industri nasionaal yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri didukung kemampuan teknologi yang makin meningkat.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun, dengan berbagai cara yang dilakukan menimbulkan perubahan besar di Indonesia. Stabilitas politik dan ekonomi menjadi jargon yang tidak bias dibantahkan pada masa Orde Baru. Beberapa kemajuan Indonesia dalam bidang berbagai bidang antara lain: Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565, Sukses transmigrasi yang memeratakan penduduk Indonesia sehingga tidak hanya terpusat di Jawa, Sukses KB yang mengatur pertumbuhan penduduk, Sukses memerangi buta huruf, Sukses swasembada pangan, Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Sukses Gerakan Wajib Belajar, Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh, Sukses keamanan dalam negeri, Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia dan Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Tak ada gading yang tak retak merupakan suatu perumpamaan untuk menggambarkan kebijakan pada masa Orde Baru. Pembangunan yang sangat bagus secara teori pada prakteknya banyak penyimpangan. Beberapa kekurangan system pemerintahan pada masa Orde Baru antara lain: Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat, Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua, Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya, Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin), Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa), Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel dan Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”

Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya). Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru