Kekuasaan Perancis di Indonesia

Dalam perang koalisi pertama (1792-1797)[1],  Perancis berhasil mengalahkan koalisi Austria, Prusia[2], Inggris, Spanyol, Sardini, dan Belanda. Belanda yang dipimpin oleh Raja Williem van Orenje dikuasai oleh Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Raja Williem kemudian melarikan diri dan meminta bantuan Inggris. Napoleon Bonaparte kemudian menunjuk adiknya, yakni Louis Bonaparte sebagai penguasa Belanda. Pada tahun 1808, Louis Bonaparte mengutus Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Oleh karena itu penjajahan Perancis di Indonesia termasuk dalam penjajahan tidak langsung.

Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat.

Kebijakan Daendels dalam bidang Pemerintahan

Di samping hal-hal di atas, Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji[3]. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Kebijakan Daendels dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah:

1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru
2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang (baca Ricklefs, 2005)
4. Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels[4].

Kebijakan Daendels dam Bidang Sosial Ekonomi

Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya:

1. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta[5] yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, salah satunya adalah dengan mengakan Prianger Stelsel[6].
4. Mengurangi kewibawaan raja
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
6. Melakukan kerja rodi
7. Aturan penyerahan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah (verplichte leverantie).

Kebijakan Daendel dalam Bidang Peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalamkehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan.

1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Daendels kemudian digantikan oleh Jansens (1811). Penarikan Daendels[7] ini dikarenakan salah satunya yaitu Daendels diangkat oleh Napoleon untuk memimpin tentara Wurtenmberg dalam upaya menyerah Rusia. Daendels awalnya seorang liberal, berubah menjadi dictator yang bertindak sewenang-wenang setelah sampai Indonesia. Hal ini memunculkan kritik, oleh karena itu Louis Napoleon memutuskan untuk menarik Daendels dan digantikan Janssens. Janssens tidak mampu mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris.

Oleh karena itu kemudian dilakukan Perjanjian Tuntang (18 September 1811) yang isinya:

1. Seluruh kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris
2. Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris
3. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
4. Orang Belanda dapat dipekerjakan Inggris

Adanya perjanjian Tuntang mengakibatkan wilayah Hindia-Belanda jatuh ke tangan Inggris. Inggris kemudian menunjuk Raffles sebagai Gubernur Hindia-Belanda.

[1] Perang Koalisi terjadi sebanyak 7 kali hal ini dikarenakan negara-negara Eropa menolak kekuasaan Napoleon Bonaparte yang begitu besar di Eropa yang mengamcam negara-negara lain di Eropa.

[2] Prusia adalah sebuah Kerajaan besar yang berada di wilayah Jerman saat ini. Prusia pada masa pemerintahan Otto Von Bismarck dimasukkan ke dalam wilayah Jerman. Untuk wilayah Prusia timur kemudian menjadi Polandia.

[3] Pada masa sebelumnya, bupati mendapatkan bayaran berupa hak untuk menggarap tanah dan memiliki pekerja

[4] Jalan Anyer-Panarukan dikenal juga sebagai jalan pos besar.  Pembangunan berlangsung dari 1809-1810 yang tujuan awalnya untuk mempercepat tibanya surat. Pembuatan jalan ini membuat jaringan transportasi di Jawa meningkat pesat. Pembuatan jalan ini memakan korban yang tidak sedikit

[5] Perancis menuntut raja raja Jawa memperlakukan utusan-utusan dari pemerintah Hindia-Belanda sederajad dengan raja, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh raja. Maka pada bulan Desember 1810, Daendels berhasil memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun tahta dan digantikan Sultan Hamengkubuwono III. Selain itu Yogya harus membayar 500.000 gulden.

[6] Preanger Stelsel yaitu kewajiban penduduk priangan untuk menanam kopi. Selain dikarenakan daerahnya yang cocok sebagai tempat penanaman kopi, penanaman kopi ditempatkan di daerah priangan dikarenakan pemimpin setempat menyetujui kebijakan Belanda tersebut. Bangsawan Sunda dikerahkan untuk memimpin budaya kopi sehingga rakyatnya secara langsung turut serta dalam penanaman kopi.

[7] Sebab penarikan Daendels dari Indonesia antara lain: Daendels terkenal kejam sehingga memancing permusuhan dengan kaum pribumi; Pemerintah Perancis menganggap Daendels melanggar nilai-nilai liberal; dan Daendels ditugaskan untuk misi penyerangan Perancis kepada Rusia.

Untuk materi lebih lengkap tentang PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Jikalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih