Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan – Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat kacau. Terjadi inflasi yang parah yang disebabkan oleh beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali. Selain itu, adanya blokade dari pihak Belanda semakin menyulitkan ekonomi Indonesia. Dengan adanya blokade tersebut, barang-barang dari RI tidak dapat diekspor. Belanda berharap terjadi kegelisahan sosial, inflasi yang tinggi, dan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan rakyat.

Pemerintah RI berusaha untuk menebus blokade Belanda tersebut. Upaya politis yang dilakukan adalah pemberian bantuan beras kepada India sebanyak 5000 ton karena negara tersebut sedang ditimpa bahaya kelaparan. Sebagai imbalannya, pemerintah Indonesia akan menerima bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat. Pemberian bantuan beras ini menunjukkan adanya solidaritas antara sesama bangsa Asia yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Antara Indonesia dan India kemudian tumbuh sikap saling membantu. Negara India terlibat secara aktif dalam perjuangan diplomasi Indonesia dalam forum internasional.

Penyelenggaraan Konferensi Ekonomi Indonesia

Dalam menanggulangi masalah ekonomi perintah RI juga menempuh tindakan yang bersifat konseptual. Usaha-usaha tersebut direalisasikan oleh pemerintah pada bulan Februari 1946 dengan diselenggarakannya Konferensi Ekonomi Indonesia yang pertama. Adapun tujuan konferensi tersebut adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi negara yang bersifat yang mendesak yang antara lain masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi pengelolaan perkebunan-perkebunan. Konferensi Ekonomi ke-2 diselenggarakan di Kota Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini memiliki ruang lingkup lebih luas. Masalah yang dibahas adalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga kerja.

Pembentukan Badan Perancang Ekonomi

Setelah diadakannya konferensi ekonomi ke-2, pemerintah tetap berusaha memecahkan masalah ekonomi nasional. Atas inisiatif Menteri Kemakmuran, A.K. Gani maka tanggal 19 Januari 1917 dibentuk Badan Perancang Ekonomi. Badan ini merupakan badan yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Selain itu, badan ini juga bertugas untuk mengkoordinasi dan merestrukturisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN. Sesudah Badan Perancang Ekonomi bersidang, Menteri A.K. Gani kemudian mengumumkan rancangan pemerintahan tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Pelaksanaan Rencana Kasimo

Karena perekonomian Indonesia sangat bergantung pada produksi pertanian, maka bidang ini dijalankan kembali. Oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo diturunkan Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950), yang lebih terkenal dengan nama Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang prkatis. Isi dari Kasimo Plan antara lain:

1. Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 287.277 hektare.
2. Melakukan intensifikasi pertanian di Jawa dengan menanam bibit unggul.
3. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
4. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit.
5. Pelaksanaan transmigrasi bagi penduduk Jawa.

Oeang Republik Indonesia (ORI)

Sejak akhir pemerintahan pendudukan Jepang sampai awal masa kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia mengalami kehancuran. Pada saat itu, inflasi yang hebat menimpa Negara Republik Indonesia yang baru saja lahir. Sumber inflasi tersebut adalah beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Jumlah ini semakin bertambah ketika sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu diedarkan uang cadangan berjumlah 2,3 milyar guna membiayai operasi-operasi militer dan menggaji pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.

Pada tanggal 6 Maret 1946, panglima sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA sebagai pengganti uang Jepang. Pemerintah Indonesia menolak penggunaan uang itu dan menyatakan bahwa uang NICA bukan alat pembayaran yang sah di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan ORI untuk menggantikan uang kertas Jepang yang sudah sangat merosot nilainya.

Program Pinjaman Nasional

Pemerintah RI berjuang keras untuk mengatasi kesulitan moneter dengan melakukan pinjaman nasional. Dengan mendapat persetujuan dari Badan Pekerja Nasional Indonesia, menteri keuangan, Surahman melakukan pinjaman nasional berdasarkan UU No.4/1946. Besarnya pinjaman ini direncanakan berjumlah 1 milyar yang dibagi atas dua tahap dana akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam jangka 40 tahun. Guna mengumpulkan dana dari masyarakat, maka pada bulan Juli 1946 seluruh penduduk di Jawa dan Madura diwajibkan untuk menyetorkan uangnya ke bank-bank tabungan pos dan rumah pegadaian. Pada pinjaman tahap pertama berhasil dikumpulkan sejumlah 500 juta. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses dan merupakan salah satu indikator yang menunjukan usaha pemerintah mendapat dukungan dari rakyat.

Pengurangan Defisit Anggaran

Setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, situasi perekonomian Indonesia tetap belum pulih karena masih mewarisi keadaan ekonomi dan keuangan yang mengkhawatirkan. Pada waktu itu bangsa Indonesia harus menanggung hutang luar negeri Hindia-Belanda sebesar 1500 juta rupiah. Dan hutang dalam negeri sejumlah 2800 juta rupiah. Beban yang berat ini merupakan konsekuensi pengakuan kedaulatan. Difisit pemerintah pada waktu itu 5,1 milyar rupiah. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi defisit. Misalnya, dengan mengeluarkan pinjaman pemerintah dengan cara melakukan tindakan keuangan pada tanggal 20 Maret 1950.

Pembuatan maklumat-maklumat. Berbagai maklumat dikeluarkan setelah kemerdekaan Indonesia. Keluarnya maklumat ini berguna untuk menyusun kelengkapan negera. Beberapa maklumat yang keluar antara lain:

1. Maklumat wakil presiden no X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian wewenang kepada KNIP sebagai pemegang kekuasaan legeslatif (Lengkapnya baca disini)
2. Maklumat wakil presiden tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi tentang pembentukan partai-partai politik (Lengkapnya baca disini).
3. Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 tentang pergantian sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer (Lengkapnya baca disini).

Pemindahan Ibukota RI ke Yogjakarta. Menjelang akhir tahun 1945 keamanan kota Jakarta semakin memburuk tentara Belanda semakin merajalela dan berbagai aksi teror meningkat. Mengingat situasi yang semakin memburuk, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 memutuskan pindah ke Yogyakarta yang kemudian dijadikan sebagai Ibu Kota Negara RI.

Pelaksanaan Diplomasi menghadapi Belanda. Pasca kemerdekaan, NICA (Belanda) datang kembali ke Indonesia dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian muncul berbagai pertempuran yang melibatkan antara Indonesia dengan Belanda. Selain melalui jalur pertempuran, usaha dalam memeperoleh kemerdekaan dilakukan dengan melakukan perungingan. Perundingan yang dilakukan antara lain:

1. Perundingan Linggarjati (Baca disini)
2. Perundingan Renville (Baca disini)
3. Perundingan Roem-Royen (Baca disini)
4. Konferensi Inter Indonesia (Baca disini)
5. Konferensi Meja Bundar (Baca disini)