Indonesia pada masa PM. Wilopo

Pasca jatuhnya Kabinet Sukiman, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Wilopo untuk membentuk kabinet guna menjalankan pemerintahan. Kabinet ini mendapat dukungan yang lebih luas dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, yaitu dengan masuknya PSI dan PSII dalam pemerintahan. Dukungan ini memperkuat upaya kabinet dalam memperoleh dukungan mayoritas di Parlemen. Kondisi ini mempengaruhi iklim politik dalam kabinet dan juga hubungan antarpartai.

Program kebinet Wilopo sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD)
2. Meningkatkan kemakmuran rakyat
3. Meningkatkan pendidikan rakyat
4. Memulihkan keamanan.
5. Menyelesikan masalah hubungan Indonesia-Belanda
6. Mengupayakan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia
7. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Pada akhirnya kabinet Wilopo harus meletakkan jabatannya. Faktor yang menyebabkannya antara lain peristiwa 17 Oktober 1952. Pada saat itu ada desakan dari pihak tertentu agar Presiden Soekarno segera membubarkan Parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu dalam tubuh TNI-AD untuk kepentingan sendiri.  Kelompok ini tidak menyetujui Kolonel Nasution sebagai KSAD.

Pihak-pihak tertentu dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan dalam pimpinan Kementrian Pertahanan dan TNI. Ini dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan militer. Setelah itu pimpinan TNI menuntut Presiden membubarkan Parlemen. Namun Presiden menolak tuntutan ini, sehingga KSAD dan KSAP diberhentikan dari jabatannya.

Keberlangsungan Kabinet Wilopo semakin terancam ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV.  Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian mendapatkan perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petani. Peristiwa ini memunculkan mosi di Parlemen yang menuntut kepada pemerintah agar menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV sesuai dengan keputusan Pemerintahan Sukiman dan semua tahanan  yang terkait dengan peristiwa Tanjung Morawa segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wilopo jatuh.

Untuk materi lebih lengkap tentang PELAKSANAAN DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih