Contoh pengekangan berpolitik pada ORBA

Indikator pengekangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali….

A. Melarang PNS ikut pemilu

B. Melarang PNS mendirikan partai politik

C. Hanya mengizinkan tiga kontestan pemilu

D. Memperbolehkan militer terlibat dalam dunia politik

E. Mengarahkan PNS dan ABRI memilih partai politik tertentu

Pembahasan soal

Kekuatan Orde Baru

Stabilitas menjadi unsur penting dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas dengan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur negara harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir organisasi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) untuk wadah para pegawai pemerintah.

Pemerintah juga membentuk berbagai organisasi untuk berbagai profesi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PGRI (Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan dan masih banyak lagi. Semuaorganisasi sosial kemasyarakatan itu, sayangnya arah pembentukannya hanya ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya pada setiap pelaksanaan Pemilu mereka diarahkan dan diwajibkan untuk memilih Golkar bukan diberi kebebasan untuk memilih.

Pada Orde Baru terjadi penggabungan partai-partai politik antara lain:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai Islam yaitu Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSII, dan Perti
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung dalam PDI.
3. Golongan Karya (Golkar) yang semula bernama Sekber Golkar. Golkar tidak mau disebut sebagai partai. Hal ini dikarenakan citra partai saat itu yang buruk, yakni dengan adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Selama pemilu Orde Baru, Golkat selalu tampil sebagai pemenang pemilu.

Pemilihan Orde Baru juga seakan-akan ketakutan dengan ideologi komunis. Pancasila dijadikan alat negara yang ampuh untuk menghantam ideologi komunis. Untuk lebih memasyarakatkan Pancasila dan dengan dalih mencegah berkembangnya komunis di tengah masyarakat, mulai tahun 1978 dengan ketetapan MPR dikeluarkan penjabaran Pancasila yang dikenal sebagai Eka

Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila(P-4). Semua aspek kehidupan bermasyarakat harus bersendikan Pancasila dan P-4. Setiap pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan pegawai pemerintah wajib mengikuti penataran P-4 agar wawasan dan cara berpikir mereka seragam untuk mendukung pemerintah Orde Baru. Sertifikat kelulusan hasil penataran P-4 menjadi dokumen penting. Pada pemerintahan Orde Baru, ABRI juga menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. ABRI memang memegang kendali sejak penumpasan G 30 S/PKI dan adalah kebetulan sekali kalau kepala pemerintahan Indonesia adalah mantan militer. Melalui konsep dwifungsi, ABRI merupakan kekuatan signifikan dalam percaturan politik Indonesia. Mereka banyak yang ditunjuk menjadi anggota MPR. Dengan memanfaatkan dwifungsi ABRI ini, Orde Baru telah berhasil melegitimasi kekuasaan.

Jadi: Indikator pengekangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali….A (Melarang PNS ikut pemilu)