Awal kemerdekaan: Merdeka 100%

Pada awal kemerdekaan, yakni dalam rangka mempertahankan kemerdekaan indonesia, terjadi perbedaan pendapat mengenai cara mempertahankan kemerdekaan. Ada yang menginginkan melalui jalur diplomasi dan ada yang melalui militer. Kelompok yang menginginkan jalur diplomasi ini mendasarkan pada kekuatan militer indonesia yang masih kalah, menghindari jatuhnya korban perang, serta sebagai pencitraan bahwa Indonesia adalah negara cinta damai yang menyelesaikan masalah tanpa kekerasan.

Sedangkan kelompok yang ingin berjuang dengan militer, berasumsi bahwa posisi diplomasi Indonesia lemah dihadapan Belanda. Kelompok yang menginginkan berjuang melalui militer melihat adanya peluang untuk Indonesia bisa mengusir Belanda. Salah satu kelompok yang menginginkan perjuangan dengan militer adalah kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka.

Persatuan Perjuangan dibentuk sebagai gabungan sejumlah partai politik maupun golongan lain sejak Januari 1942, mereka adalah kelompok yang berjuang dengan kekuatan. Pemimpin kelompok ini, Tan Malaka beranggapan bahwa berunding dengan Pemerintahan Belanda tidak ada gunanya dan hanya akan merugikan Republik saja, tuntutan Merdeka 100% serta slogan-slogan “merdeka atau mati” menjadi tujuan perjuangan revolusioner. Kelompok ini menentang cara yang dilakukan oleh Perdana Menteri Syahrir dalam menghadapi Belanda.

Langkah diplomasi dirasa tidak akan menghasilkan suatu pengakuan kemerdekaan Indonesia yang 100%, malah justru akan memberikan :

1. Memberi peluang lebih di banyak hal pada pihak Belanda
2. Masih memberi kesempatan Belanda untuk menguasai daerah-daerah penting di Indonesia dijadikan negara tandingan RI kemudian akan memaksa RI menyetuji pemebentukan negara federasi
3. Memberi peluang pada Belanda untuk melakukan tekanan militer dan menancapkan kekuatan militernya di Indonesia
4. Memecah persatuan Kabinet Pemerintahan, KNIP, Partai-partai politik, dan organisasi masa

Kabinet Syahrir I dijatuhkan oleh Persatuan Perjuangan dalam sidang KNIP di Solo, Februari 1946. Dengan jatuhnya Kabinet Syahrir I, Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet sesuai dengan mayoritas suara dalam KNIP dan merupakan kesempatan baik untuk menghantam lawan politiknya. Tapi Presiden dan Wakil Presiden menolak tuntutan tersebut karena hanya kebijakan politik Syahrir yang sesuai dengan garis politik Soekarno-Hatta yaitu politik diplomasi. Sedangkan, Tan Malaka dan kelompoknya menghendaki konfrontasi total terhadap Belanda.

Puncak dari konflik ini kemudian terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Syahrir oleh kelompok Pesatuan Perjuangan di Solo.

Untuk materi lebih lengkap tentang PERUNDINGAN-PERUNDINGAN DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih