Pemberontakan PRRI dan Permesta

Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan.

Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti :

1. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
2. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Pemerintah pusat mencoba menyelesaikannya dengan jalan damai. Pada tanggal 14 September 1957 dilakukan Musayawarah Nasional (Munas) dan Musayawarah Pembangunan (Munap) dalam rangka memecahkan masalah pusat dan daerah tersebut. Dalam musyawarah itu terdapat keinginan kuat daerah untuk menang sendiri sehingga sulit untuk dicarikan kesepakatan. Peristiwa lain menyertai dua bulan kemudian ketika terjadi usaha pembunuhan terhadap Presiden Sukarno yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Presiden selamat tetapi beberapa pelajar yang tidak berdosa mengalami cedera akibat granat yang dilemparkan oleh kelompok ekstrim agama

Pada 10 Pebruari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Ahmad Husein lalu mengultimatum pemerintah pusat yang isinya:

1. Dalam waktu 5×24 jam agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden.
2. Presiden menugaskan Drs. Moh Hatta dan Sutan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet
3. Meminta kepada presiden supaya kembali kedudukannya sebagai presiden konstitusional

untutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Seluruh dewan perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara

Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia, dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah, menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat (kabinet Juanda).

Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan

Sumber :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Sejarah Indonesia untuk SMA/MA kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk materi secara lengkap mengenai Pemberontakan PRRI-Permesta dan Penumpasannya serta materi lainnya silahkan klik link youtube berikut ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terimakasih