Pemberontakan di Indonesia

Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi permasalahan lain, yakni berhubungan dengan kedatangan Belanda kembali ke Indonesia dan juga muncul berbagai pergolakan di wilayah yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat. Setelah Belanda berhasil diusir dari Indonesia, terjadi berbagai kasus disintegrasi bangsa. Beberapa wilayah di Indonesia melakukan pemberontakan. Penyebab dari pemberontakan bisa dikatagorikan karena ideologi yang dianut, kepentingan kelompok tertentu, kemudian pergolakan dikarenakan perbedaan sistem pemerintahan. Pemberontakan yang disebutkan terakhir terjadi pada masa RIS.

Peristiwa konfik dan pergolakan yang berkaitan dengan  ideologi.

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso ingin mewujudkan negara yang berdasarkan paham komunis. Hal yang sama pada peristiwa G 30S/PKI. Sedangkan untuk pemberontakan DI/TII merupakan pemberontakan terbesar di Indonesia. Wilayahnya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ideologi yang dianut adalah Islam. Tujuan DI/TII adalah mendirikan negara berdasarkan landasan hukum agama Islam.

Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest).

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz.Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konfikpun terjadi.

Semisal APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling di Bandung menolak masuknya APRIS, selain itu APRA juga menolak pembubaran negara Pasundan. Andi Azis di Makasar juga menolak masuknya tentara APRIS ke wilayahnya. Sedangkan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Soumokir merupakan gerakan separatis yakni gerakan yang ingin memisahkan diri baik itu dari RIS maupun dari Negara Indonesia Timur (NIT)

Peristiwa konfik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan.

Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan.Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.